ANALISIS KASUS PERKAWINAN LYDIA KANDOU DENGAN JAMAL MIRDAD

TUGAS HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN

PERKAWINAN BEDA AGAMA

KASUS

Pada tahun 1986 Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad yang jelas-jelas berbeda agama. Lydia Kandou yang beragama kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam.  Pasangan ini tetap ingin menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus.

Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad & Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun upaya itu ditolak oleh KUA. Kemudian mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu juga tidak bisa dilalui mereka dengan lancar, upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu. Mereka menempuh melalui jalur pengadilan,dari hal itu Hakim Endang Sri Kawuryan mengizinkan mereka menikah. Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydia resmi menikah.

Jamal Mirdad dan Lydia Kandou  terselamatkan bisa menikah di Kantor Catatan Sipil karena setelah mereka menikah, sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil Jakarta mengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama, khususnya laki - laki Islam dan wanita beragama lain, kantor catatan sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama. Yakni, setelah melangsungkan di gereja, vihara, atau pura

ANALISIS

Perbedaan Pandangan Tentang Perkawinan Beda Agama

Pertama yaitu pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8F, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8F UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

Pendapat kedua menyatakan perkawinan antar agama bisa saja sah jika dilangsungkan:

1)      Merujuk pada putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 No: 1400 K/Pdt/1986 bahwa “perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragam Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama”. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami istri tidak lagi beragama Islam.

2)      Perkawinan antar agama juga dapat dilangsungkan tanpa mengganggu status agama dengan cara pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya, salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Bentuk lain untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan cara melakukan perkawinan di luar negeri. Berdasarkan pasal 56 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tinggal mereka.  

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

Selanjutnya apabila nantinya terjadi perceraian maka perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Namun apabila perkawinan tersebut belum didaftarkan di Indonesia maka Pengadilan Negeri tidak mau memroses perceraian tersebut.

Permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain:

a.    Keabsahan perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaanya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama.

b.    Pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda.

c.    Status anak. Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan.

Penyelesaian untuk Perkawinan Beda Agama

1.    Meminta penetapan pengadilan

2.    Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya pada saat pagi hari menikah sesuai dengan agama laki-laki dan pada siang harinya menikah sesuai dengan agama perempuan.

3.    Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan.

4.    Menikah diluar negeri, melakukan pernikahan di luar negeri berarti tunduk kepada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akta dari Negara itu, kemudian akta tersebut dibawa pulang untuk dicatatkan lagi di Negara asal pasangan tersebut.